LSM-isme sebagai Jebakan Gerakan Kiri Indonesia
Sejarah gerakan kiri di Indonesia selalu bergerak dalam gelombang. Menguat saat kontradiksi sosial mencapai puncaknya, lalu melemah ketika represi negara, fragmentasi internal, atau perubahan ekonomi-politik mengubah lanskap sosial. Lalu, satu hal yang menandai era pasca Reformasi adalah munculnya fenomena baru yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi kiri sebelumnya adalah LSM-isme. Walau pun pada era sebelumnya telah ada dan merebak secara berlahan, namun keberadaannya yang seperti “berbakti kepada rakyat” perlahan menjadi sebuah kecenderungan yang membuat gerakan politik kelas berubah menjadi kerja-kerja proyek, advokasi donor, pelatihan fasilitator, dan kegiatan administratif yang dibungkus bahasa progresif.
LSM-isme bukan sekadar keberadaan lembaga swadaya masyarakat, karena LSM sebagai organisasi sipil memang diperlukan dalam demokrasi. Masalahnya bukan pada bentuk organisasi, tetapi pada ideologi dan pola kerja yang perlahan menggantikan karakter gerakan kiri yang seharusnya revolusioner, radikal, dan berorientasi perubahan struktural. Singkatnya, kiri Indonesia hari ini tidak bubar, tetapi kehilangan arah. Tidak hilang, tetapi tidak tajam. Tidak mati, tetapi berjalan lambat tanpa daya yang mampu mengguncang struktur ekonomi-politik.
Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita harus melihat bagaimana transformasi sosial-politik Indonesia sejak 1998 membentuk kondisi yang memungkinkan LSM-isme mengambil alih ruang yang dulu dihuni partai-partai radikal. Banyak aktivis mahasiswa ‘98 yang dulu turut menumbangkan Orde Baru akhirnya masuk ke dalam lembaga donor, NGO, lembaga advokasi hukum, atau organisasi yang bekerja berdasarkan pendanaan proyek. Bukan salah mereka secara personal, karena pasca reformasi memang tidak tersedia ruang politik yang aman untuk membangun partai kiri terbuka. Kekalahan historis gerakan kiri pada 1965 membuat istilah Marxisme, sosialisme, dan komunisme menjadi stigma yang digunakan negara, aparat, hingga kelompok konservatif untuk membatasi ruang gerak.
Akibatnya, generasi aktivis kiri lebih mudah membangun NGO daripada membangun partai. Lebih mudah mendapatkan pendanaan untuk pelatihan demokrasi daripada untuk organisasi kelas pekerja. Lebih mudah membuat policy brief daripada menyelenggarakan konsolidasi buruh tingkat nasional. Di sinilah LSM-isme tumbuh. Bukan sebagai konspirasi donor asing, tetapi sebagai jalan paling rasional yang disediakan oleh struktur politik pasca Orde Baru.
Namun nyatanya, pilihan rasional tidak selalu pilihan strategis. Dalam jangka panjang, gerakan kiri yang terjebak dalam LSM-isme justru kehilangan karakter politiknya. Banyak organisasi yang sebelumnya beridentitas kiri akhirnya berubah menjadi organisasi yang fokus pada isu tematik yang aman. Seperti halnya isu gender, lingkungan, transparansi anggaran, hak minoritas, dan sebagainya. Semua isu itu penting, namun kehilangan orientasi kelas ketika dipisahkan dari kritik atas relasi produksi kapitalistik. Kiri yang seharusnya berbicara tentang kepemilikan alat produksi, ketimpangan agraria, dan dominasi oligarki, kini berbicara dengan bahasa donor dengan lantunan istilah kapasitas, partisipasi, pemberdayaan, good governance, dan transparansi.
LSM-isme kemudian menciptakan kelas menengah aktivis yang hidup dari proyek-proyek struktural, bukan dari perjuangan massa. Banyak aktivis yang lebih mengenal format proposal daripada dinamika buruh pabrik. Lebih akrab dengan istilah stakeholder daripada proletariat. Lebih sering bertemu pejabat kementerian daripada petani yang sedang berjuang mempertahankan lahannya dari sawit atau tambang.
Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai kasus. Misalnya, konflik-konflik agraria besar di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, hingga Jawa Barat menunjukkan betapa rakyat berhadapan dengan perusahaan besar yang dilindungi aparat keamanan. Namun dukungan organisasi kiri sangat minim, karena sebagian besar aktivis telah bergerak di dunia advokasi yang dipisahkan dari mobilisasi massa. Kasus-kasus perampasan tanah di kabupaten-kabupaten sawit sering hanya menjadi laporan setebal ratusan halaman yang disusun LSM, bukan gerakan terorganisir yang menekan negara. Ada investigasi, seminar, policy brief, tetapi tidak ada mobilisasi yang cukup untuk mengubah struktur kepemilikan.
Dalam gerakan buruh, keadaan tidak jauh berbeda. Buruh Indonesia menghadapi sistem kontrak jangka pendek, outsourcing, dan fleksibilitas tenaga kerja yang menekan kesejahteraan pekerja. Namun ketika buruh melakukan mogok nasional, seringkali yang turun ke lapangan bukan organisasi kiri, tetapi serikat buruh arus utama yang pragmatis. Aktivis kiri lebih sering muncul sebagai fasilitator atau peneliti, bukan sebagai bagian dari organisasi buruh yang memimpin perjuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa LSM-isme tidak hanya mengubah metode kerja, tetapi mengubah posisi politik gerakan kiri itu sendiri.
Pada akhirnya, sejarah kiri Indonesia memasuki babak baru. Kiri tidak lagi terancam hanya oleh represi negara atau stigma ideologis, tetapi oleh transformasi internal yang memandulkan potensi politiknya. LSM-isme tidak digagas untuk menghancurkan gerakan kiri, tetapi menjadi pengganti yang nyaman, aman, dan stabil bagi individu-individu di dalamnya. Dan inilah persoalan struktural terbesar: gerakan kiri yang melempem bukan karena rakyat tidak siap, tetapi karena para aktivis memilih jalur aman yang tidak menantang kekuasaan secara langsung.
Di Bawah Bayang-Bayang Donor
LSM-isme secara perlahan menciptakan situasi di mana konsolidasi politik kiri tidak mungkin terjadi. Penyebabnya bukan sekadar perbedaan ideologi, tetapi mekanisme internal LSM-isme yang menghasilkan fragmentasi struktural.
LSM-isme memecah gerakan kiri menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan isu, bukan berdasarkan ideologi kelas. Setiap organisasi memiliki domainnya masing-masing: lingkungan, gender, bantuan hukum, riset kebijakan, dokumentasi pelanggaran HAM, anti-korupsi, dan sebagainya. Kerja isu memang bermanfaat, namun memutus gerakan dari karakternya yang menyeluruh. Politik kiri seharusnya memahami kontradiksi sosial sebagai satu kesatuan: tanah, tenaga kerja, kapital, negara, dan imperialisme. Tetapi LSM-isme mengajarkan fragmentasi, membuat setiap isu berdiri sendiri tanpa hubungan dengan struktur kelas.
Hal ini tampak jelas dalam kasus-kasus nyata. Misalnya, konflik tambang di Sulawesi Tengah sering ditangani oleh LSM lingkungan dan HAM, bukan organisasi kiri yang menganalisisnya sebagai konflik kapital–buruh–petani. Konflik buruh di kawasan industri pabrik mobil atau sepatu sering kali didampingi oleh LSM ketenagakerjaan yang fokus pada PHK, sistem kontrak, dan upah murah, tetapi tidak mengangkat isu kepemilikan alat produksi. Konflik agraria yang menyasar perusahaan sawit di Riau, Jambi, atau Kalimantan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, bukan sebagai manifestasi dari kapitalisme ekstraktif yang harus digugat secara struktural.
Fragmentasi ini membuat konsolidasi kiri tidak mungkin, karena tidak ada orientasi pusat yang menyatukan perjuangan. Semua sibuk di bidang masing-masing. Setiap organisasi membangun database, laporan, jaringan donor, dan reputasi tertentu dalam isu spesifik yang membuat mereka semakin jauh dari kemungkinan bergabung dalam suatu struktur yang lebih besar. Proses konsolidasi menuntut kesamaan strategi, kepemimpinan, dan ideologi, namun LSM-isme membangun identitas berdasarkan program, bukan ideologi. Itulah sebabnya gerakan kiri tidak pernah sepakat dalam isu strategis seperti strategi elektoral, hubungan dengan partai politik nasional, sikap terhadap negara, atau arah perubahan struktural.
Depolitisasi subjek juga menjadi faktor penting mengapa LSM-isme membuat gerakan kiri melempem. Dalam tradisi kiri klasik, subjek perjuangan adalah kelas pekerja, petani miskin, masyarakat adat, dan kelompok tertindas yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan struktural. Namun dalam tradisi LSM-isme, subjek perjuangan diganti dengan istilah beneficiaries. Rakyat tidak lagi dilihat sebagai agen perubahan yang mampu mengorganisir diri, tetapi sebagai penerima manfaat program pemberdayaan. Paradigma ini membuat rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Upaya pemberdayaan yang dipimpin aktivis dari luar komunitas akhirnya tidak melahirkan organisasi massa yang kuat, melainkan komunitas yang tergantung pada program.
Dalam banyak kasus, misalnya pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan Kalimantan atau Papua, proses advokasi berjalan panjang dan penuh seminar, tetapi tidak melahirkan organisasi massa adat yang mampu melawan negara dan perusahaan. Yang terbentuk adalah jejaring tokoh adat yang bekerja berdasarkan proyek-proyek, bukan struktur politik yang mampu bertahan dan berkembang tanpa pendanaan. Begitu proyek selesai, jaringan melemah, organisasi vakum, dan perjuangan kembali sporadis.
Contoh lain tampak di sektor buruh. Banyak LSM ketenagakerjaan bekerja mendampingi kasus-kasus PHK, tetapi jarang membangun serikat buruh berbasis kader. Pendampingan kasus menghasilkan penyelesaian jangka pendek, tetapi tidak mengubah struktur relasi industrial. Tanpa organisasi buruh yang kuat, perjuangan buruh selalu reaktif, bukan ofensif. Ketika UU Cipta Kerja disahkan, sebagian besar buruh marah dan turun ke jalan, tetapi gerakan kiri tidak mampu mengambil posisi karena tidak memiliki basis buruh yang cukup luas. LSM yang bergerak di bidang buruh lebih banyak mengeluarkan riset dan laporan, namun tidak mampu membangun kekuatan yang sanggup mengguncang parlemen atau pemerintah.
Depolitisasi terjadi juga di ranah pemikiran. Banyak aktivis muda kiri yang mempelajari teori Marxis hanya sebatas retorika, bukan kerangka analisis yang membimbing tindakan politik. Diskusi teori menjadi gaya, bukan praktik. Seringkali diskusi Lenin atau Trotsky berlangsung di cafe-cafe kota besar, bukan di pabrik atau kampung buruh. Teori akhirnya tereduksi menjadi perdebatan akademik, sementara kerja lapangan dibiarkan menjadi domain LSM yang tidak berorientasi pada revolusi.
Akumulasi dari semua proses ini menciptakan kiri yang tidak terkonsolidasi. Mereka tidak bersatu bukan karena mereka terlalu berbeda secara ideologis, tetapi karena struktur kerja mereka dipisahkan oleh logika proyek. Organisasi yang bertahan hidup berdasarkan pendanaan donor tidak mungkin tunduk pada disiplin kolektif partai pelopor. Organisasi yang dibangun berdasarkan isu tidak akan pernah melihat kebutuhan untuk penyatuan strategi nasional. Organisasi yang menganggap rakyat sebagai beneficiaries tidak mampu melihat kelas pekerja sebagai subjek revolusi. Semua ini adalah produk LSM-isme yang menjadikan gerakan kiri terfragmentasi, depolitisasi, dan kehilangan potensi historisnya.
Membangun Kembali Politik Kelas dan Menentukan Arah Baru Gerakan Kiri Indonesia
Indonesia sebenarnya dapat keluar dari jebakan LSM-isme dan membangun gerakan kiri yang kembali radikal, terorganisir, dan berorientasi struktural. Untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa hanya menyalahkan donor atau NGO secara moral. Masalah ini bersifat struktural, sehingga solusinya juga harus struktural. Gerakan kiri Indonesia harus menemukan cara baru untuk membangun kekuatan politik yang tidak bergantung pada pendanaan luar, tidak tergantung pada isu-isu sempit, dan tidak terperangkap dalam ruang aman LSM-isme.
Langkah pertama adalah memulihkan kembali politik kelas sebagai fondasi pemikiran dan gerakan. Kiri tidak akan pernah bersatu jika tidak memiliki pusat analisis yang sama, dan pusat itu adalah relasi produksi. Kiri harus kembali melihat buruh sebagai kekuatan politik, bukan sekadar objek riset ketenagakerjaan. Petani harus dilihat sebagai subjek perjuangan agraria, bukan sekadar komunitas yang harus diberdayakan. Masyarakat adat harus dilihat sebagai kekuatan politik yang memegang kunci perubahan struktural di sektor agraria dan kehutanan, bukan hanya sebagai korban yang harus dilindungi.
Gerakan kiri harus kembali hidup bersama rakyat. Ini berarti aktivis tidak cukup memfasilitasi, tetapi harus menjadi bagian dari organisasi kelas. Banyak organisasi kiri di masa lalu mampu berkembang karena kadernya hidup bersama buruh, petani, dan masyarakat miskin kota. Era pasca reformasi menciptakan aktivis yang lebih sering berada di ruang rapat dan hotel daripada di lapangan. Jika tradisi kerja ini tidak diubah, maka kiri hanya akan menghasilkan laporan-laporan tebal tanpa organisasi yang kuat. Kiri harus turun kembali ke tempat kerja, pasar, terminal, desa, dan kawasan industri, bukan hanya berada di ruang zoom atau forum seminar.
Langkah berikutnya adalah membangun organisasi yang berdisiplin. Salah satu penyebab utama fragmentasi adalah lemahnya disiplin kolektif. LSM-isme menghasilkan organisasi cair yang longgar, tanpa struktur kaderisasi, tanpa tata kelola internal yang jelas, dan tanpa komitmen jangka panjang. Jika gerakan kiri ingin bersatu, ia harus berani membangun organisasi yang lebih serius seperti halnya memiliki keanggotaan, struktur kaderisasi, disiplin tindakan politik, dan strategi jangka panjang. Tidak cukup menjadi jaringan. Tidak cukup menjadi komunitas. Tidak cukup menjadi forum. Kiri harus kembali menjadi organisasi politik.
Dalam hal ini, contoh gerakan buruh Indonesia memberikan pelajaran penting. Meski sebagian besar serikat buruh bergerak secara pragmatis, ada beberapa organisasi yang berani mengambil posisi politik dengan membangun garis perjuangan yang konsisten. Ketika UU Cipta Kerja disahkan, serikat yang memiliki struktur kuat mampu memobilisasi ribuan buruh, sementara organisasi kiri tidak mampu mengambil peran karena tidak memiliki basis yang cukup. Jika kiri ingin memainkan peran strategis dalam konflik kelas, maka mereka harus membangun kekuatan internal terlebih dahulu.
Langkah lain yang harus dilakukan adalah membangun aliansi lintas isu, namun dalam kerangka politik kelas. Aliansi saat ini sering dibentuk berdasarkan kesamaan isu, bukan kesamaan strategi politik. LSM lingkungan beraliansi dengan LSM HAM untuk isu tambang, tetapi tidak ada aliansi yang mengikat buruh, petani, perempuan, dan masyarakat adat dalam kerangka perjuangan kelas yang terpadu. Kiri harus mampu menyatukan berbagai isu ke dalam narasi besar tentang perjuangan melawan oligarki, kapitalisme ekstraktif, dan ketimpangan struktural. Aliansi sempit harus diubah menjadi persatuan strategis.
Kiri juga harus berani merebut ruang politik elektoral, tetapi dengan cara yang tidak kehilangan identitas. Banyak kelompok kiri menolak politik elektoral karena menganggapnya arena borjuis, sementara kelompok lain terlalu pragmatis hingga kehilangan identitas. Ada banyak contoh organisasi kiri di Eropa dan Amerika Latin yang mampu menggunakan politik elektoral tanpa kehilangan orientasi kelas, seperti di Brasil, Bolivia, atau Spanyol. Kiri Indonesia harus menemukan jalannya sendiri, tetapi langkahnya harus dimulai dari membangun organisasi massa yang kuat terlebih dahulu.
Partai politik kiri yang tumbuh dari LSM-isme tidak akan bertahan, karena ia akan membawa logika proyek ke dalam politik. Namun partai kiri yang tumbuh dari organisasi buruh, petani, dan masyarakat miskin kota akan memiliki pondasi yang kuat. Ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi hanya dengan cara itu konsolidasi kiri Indonesia dapat tercapai.
Dalam penutup ini perlu ditegaskan bahwa masalah utama gerakan kiri Indonesia bukan pada rakyat, bukan pada kapitalisme yang terlalu kuat, dan bukan pada struktur negara yang terlalu represif. Semua itu memang tantangan, tetapi tantangan yang bisa dihadapi jika gerakan kiri memiliki organisasi yang solid. Namun saat ini, kendala terbesar justru datang dari dalam, LSM-isme yang memandulkan gerakan, memecah perjuangan, menghilangkan radikalisme, dan merendahkan rakyat menjadi sekadar penerima manfaat.
Selama aktivis kiri lebih nyaman menulis laporan proyek daripada memimpin perjuangan massa, selama organisasi kiri lebih suka memperebutkan donor daripada membangun organisasi buruh, selama orientasi perjuangan lebih diarahkan pada isu-isu tematik daripada perubahan struktural, maka gerakan kiri Indonesia akan terus melempem. Mereka tidak terkonsolidasi bukan karena ideologi berbeda, tetapi karena cara kerja dan struktur organisasi mereka tidak memungkinkan persatuan terjadi.
Kiri Indonesia harus keluar dari jebakan LSM-isme jika ingin bangkit. Harus kembali membangun organisasi kelas, bukan jaringan donor. Harus kembali menghidupkan pendidikan kader, bukan training fasilitator. Harus kembali menempatkan buruh, petani, dan rakyat sebagai subjek perjuangan, bukan beneficiaries. Hanya dengan cara itu politik kiri Indonesia bisa menemukan kembali kekuatannya, dan hanya dengan cara itu konsolidasi yang selama ini gagal dapat menjadi kenyataan di masa depan.
