Pamflet.id – Gerakan reformasi selalu diagung-agungkan sebagai tonggak runtuhnya rezim Soeharto. Selama 27 tahun, narasi itu diperlakukan layaknya kitab suci yang tak boleh digugat, sebuah mitologi politik yang dijaga oleh kelompok intelektual kampus, LSM liberal, dan gerakan kiri-sosialis moderat yang meyakini bahwa sejarah bergerak ke arah yang mereka kehendaki. Tetapi mitos tetaplah mitos; ia rapuh ketika realitas memutuskan untuk tampil telanjang.
Dan itu terjadi pada 10 November 2025, ketika Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Dalam satu keputusan, 27 tahun glorifikasi reformasi runtuh bagai rumah kardus yang diterpa angin. Bukan karena orang tiba-tiba mengagumi Soeharto, tetapi karena gerakan reformasi ternyata gagal mempertahankan narasi yang mereka bangun sendiri. Mereka tidak mampu mengendalikan arah sejarah; mereka bahkan tidak mampu mempertahankan ingatan kolektif bangsa atas tragedi–tragedi yang dulu mereka jadikan alasan moral untuk menjatuhkan sang jenderal.
Keruntuhan ini bukan peristiwa politik semata. Ia adalah pengakuan paling brutal bahwa selama hampir tiga dekade, gerakan kiri dan sosialis moderat di Indonesia hanya hidup dalam ruang gema: saling memuji, saling mengutip, saling membangun keyakinan palsu bahwa mereka masih relevan. Padahal kenyataannya? Mereka kehilangan basis massa, kehilangan daya tawar politik, kehilangan disiplin ideologi, hingga akhirnya kehilangan kemampuan membaca arah kekuasaan. Yang tersisa hanyalah romantisme filsafat kritis, seminar tanpa ujung, diskursus yang berputar di lingkaran yang sama, sementara negara bergerak ke arah yang sama sekali berbeda.
Soeharto mendapat gelar pahlawan bukan karena negara melupakan sejarah, tetapi karena tidak ada lagi kekuatan politik yang cukup kuat untuk menghalangi keputusan tersebut. Gerakan kiri yang dulu mengklaim diri sebagai garda intelektual bangsa tidak mampu berbuat apa-apa. LSM liberal yang selama ini memonopoli wacana HAM dan demokrasi hanya bisa menggerutu di media sosial. Partai-partai yang lahir dari semangat 1998 berubah menjadi mesin elektoral yang pragmatis. Semuanya membuktikan satu hal: romantisme kritis tidak pernah menjadi kekuatan politik yang nyata.
Reformasi runtuh bukan pada 10 November 2025. Ia sudah runtuh jauh sebelumnya. Pemberian gelar pahlawan hanya membeberkan bangkai yang selama ini ditutupi karpet retorika.
Pengagungan terhadap reformasi, selama hampir tiga dekade, tumbuh menjadi ritual kolektif yang tak pernah benar-benar diperiksa ulang. Reformasi dianggap sebagai pembebasan sempurna, sebuah revolusi moral yang menempatkan rakyat sebagai pusat sejarah. Namun sejarah selalu memiliki cara kejam untuk menertawakan kesombongan manusia. Reformasi yang diagungkan sebagai gerbang demokrasi ternyata justru menghasilkan generasi baru elite yang sama oligarkisnya dengan era yang mereka tuduh sebagai korup dan otoriter. Ketika wajah lama kembali disucikan, seperti Soeharto yang kini terpasang di podium sebagai Pahlawan Nasional, kita dipaksa melihat bahwa narasi yang dianggap “menang” selama ini sebenarnya hanya menang di ruang diskusi—not dalam ruang kekuasaan.
Gerakan kiri dan sosialis moderat adalah kelompok yang paling terpukul oleh momen simbolik ini. Mereka lah yang selama ini berdiri sebagai penjaga moral reformasi. Mereka membangun benteng diskursus yang dipenuhi jargon kritis, hegemoni, perlawanan, kapitalisme, oligarki, struktur dominasi, hingga relasi kuasa. Tetapi begitu politik bergerak, benteng itu hancur tanpa sempat dipertahankan. Mereka lupa bahwa wacana, seindah apa pun dikemas, tidak akan pernah mengalahkan politik yang terorganisir. Mereka lupa bahwa teori adalah cahaya, tetapi kekuasaan adalah gravitasi. Dan gravitasi jauh lebih menentukan arah jatuhnya sejarah.
Selama 27 tahun, gerakan kiri memproduksi ilusi kejayaan intelektual mereka sendiri. Mereka membayangkan diri sebagai penjaga moral, penafsir tunggal kebenaran, dan pewaris sah perlawanan terhadap otoritarianisme. Padahal mereka tak lebih dari kelompok intelektual yang kehilangan massa, kehilangan strategi, dan kehilangan kemampuan membumikan gagasan. Mereka sibuk dengan seminar, diskusi, buku-buku yang mengutip buku-buku lain, seakan-akan kutipan adalah bentuk perjuangan. Mereka lupa bahwa rakyat yang dulu menjadi objek romantisme “kelas tertindas” sudah lama berpindah rumah, ke dunia pragmatisme, ke kebutuhan ekonomi, ke politik yang memberikan kepastian material, bukan sekadar wacana.
Sementara itu, kekuatan politik yang mereka anggap masa lalu justru memahami dinamika waktu. Narasi Soeharto sebagai stabilisator ekonomi dan simbol kejayaan masa pertumbuhan kembali dihidupkan, bukan karena kekuatan masa lalu itu lebih pintar, tetapi karena gerakan pembaharu gagal menyediakan alternatif. Reformasi hanya menawarkan demokrasi prosedural tanpa kesejahteraan, kebebasan berekspresi tanpa jaminan ekonomi, dan kritik tanpa solusi struktural. Ketika rakyat bosan dengan demokrasi yang mahal, melelahkan, dan penuh drama, mereka kembali mencari figur yang memberi kepastian. Maka Soeharto dijadikan pahlawan bukan sebagai penghargaan terhadap masa lalunya, tetapi sebagai sindiran pahit terhadap kegagalan generasi reformasi.
Soeharto menjadi pahlawan justru pada masa pemerintahan Prabowo, seorang figur yang dulu berdiri di ambang patahan sejarah 1998, bukan sebagai korban, tetapi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan yang dituding menyebabkan penderitaan rakyat. Di sinilah ironi itu mencapai puncaknya. Orang yang pernah diawasi gerakan kiri, dalam waktu dua dekade, justru berdiri sebagai pemimpin negara dan menentukan siapa yang layak diberi gelar pahlawan. Ini bukan sekadar pembalikan sejarah; ini adalah pembalasan simbolik terhadap wacana yang selama puluhan tahun memusuhi masa Orde Baru.
Gerakan kiri, yang selama ini percaya pada kekuatan narasi kritis, tiba-tiba menemukan bahwa narasi mereka mudah dipatahkan oleh alat negara. Seluruh jargon strukturalis yang mereka kumandangkan dari ruang-ruang diskusi kampus ternyata tidak memiliki dampak apa pun di Gedung Agung saat piagam pahlawan diserahkan kepada keluarga Soeharto. Teori Gramsci tentang hegemoni, yang mereka jadikan kitab suci, runtuh di hadapan realitas bahwa hegemoni tidak bekerja jika tidak ada kekuatan material yang menopangnya. Tanpa kontrol atas negara, media besar, atau struktur ekonomi, narasi kritis hanyalah gumaman lirih di tengah pesta megah kekuasaan.
Reformasi yang mereka bela mati-matian ternyata gagal menumbuhkan tradisi intelektual yang berakar di tubuh rakyat. Mereka mengulang kesalahan kiri dunia sejak awal abad ke-20, romantisme teori tanpa organisasi, tanpa partai, tanpa disiplin. Mereka lupa bahwa sosialisme bukan sekadar kritik, tetapi keteraturan, kerja panjang, dan kemampuan menciptakan kontinuitas gerakan. Di Indonesia, gerakan kiri justru merasa bahwa kritik adalah akhir dari perjuangan, bukan awal dari pembangunan alternatif. Di sinilah mereka kalah.
Keputusan Prabowo mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah paku terakhir di peti mati ilusi gerakan kiri moderat. Ia bukan sekadar keputusan politik, tetapi cermin retak yang memantulkan seluruh kelemahan gerakan itu sendiri. Sebab yang runtuh bukan hanya narasi reformasi yang runtuh adalah kepercayaan diri para penjaga moral yang selama 27 tahun merasa berada di sisi yang benar.
Apakah ini berarti Indonesia telah kembali ke masa lalu? Tidak. Yang terjadi justru lebih ironis. Indonesia bergerak maju, tetapi tidak ke arah yang dibayangkan oleh gerakan kiri. Negara bergerak ke arah pragmatisme nasionalis-autoritatif, sebuah hibrida politik baru yang tidak bisa dikendalikan oleh teori kiri, liberal, atau reformis. Negara menegaskan kembali bahwa ia adalah pusat gravitasi, sedangkan gerakan-gerakan kritis hanyalah benda-benda langit kecil yang berputar mengitarinya, kadang terlihat, tetapi tidak pernah menentukan arah.
