Pamflet.id – Sejarah Indonesia pasca-1998 selalu dirayakan sebagai kemenangan rakyat, tetapi jika dilihat dari sudut analisis struktural, reformasi sejak awal sudah mengandung cacat bawaan. Ia lahir dari kejatuhan yang mendadak, bukan dari transformasi sosial yang matang. Ia tercipta oleh tekanan ekonomi yang meledak cepat akibat krisis 1997, bukan oleh pembangunan politik yang berlapis. Karena itu, wacana reformasi selalu berdiri rapuh. Ia menciptakan kebebasan yang luas, tetapi tidak menciptakan disiplin sosial yang menopang kebebasan itu. Ia menggulingkan Soeharto, tetapi tidak menghabisi struktur kekuasaan Orde Baru yang berdiri di sekelilingnya. Ia meruntuhkan puncak piramida, tetapi membiarkan fondasi tetap utuh.
Sejarah mencatat bahwa kekuatan mahasiswa, LSM, dan kelompok intelektual progresif memang sukses membentuk gelombang massa pada Maret hingga Mei 1998. Tetapi setelah Soeharto lengser, mereka tidak memiliki struktur organisasi yang bisa mengonsolidasikan kemenangan mereka. Apa yang tersisa hanyalah euforia, bukan mesin politik. Sementara itu, kekuatan lama, ABRI, birokrasi teknokrat, konglomerat besar, dan elite Golkar, tetap terorganisir, tetap memiliki akses material, dan tetap menguasai negara. Reformasi mengganti presiden, tetapi tidak mengganti relasi kekuasaan di dalam negara.
Inilah titik di mana wacana reformasi kehilangan tanah pijak. Ia hadir lebih sebagai moralitas ketimbang strategi. Kelompok reformis percaya bahwa kejatuhan Soeharto otomatis berarti kemenangan demokrasi, seakan-akan sejarah berjalan dengan logika etis, bukan logika material. Mereka percaya bahwa dengan membuka ruang kebebasan, rakyat akan otomatis menjadi warga negara yang kritis dan rasional. Padahal yang terjadi adalah kebingungan massal. Rakyat tidak pernah dilatih berpikir kritis selama 32 tahun; bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menjelma menjadi subjek politik yang sadar?
Ketiadaan pendidikan politik selama Orde Baru menciptakan masyarakat yang terbiasa diarahkan oleh figur, bukan ide. Dan ketika figur Soeharto hilang, ruang itu diisi oleh figur baru: Megawati, Gus Dur, kemudian SBY, lalu Jokowi, dan akhirnya Prabowo. Reformasi gagal menciptakan institusi yang stabil, sehingga masyarakat kembali mencari sosok pemimpin yang bisa mengurus semuanya. Dalam konteks itu, wacana kritis yang disuarakan oleh gerakan kiri, LSM HAM, dan intelektual progresif terdengar terlalu abstrak, terlalu elitis, terlalu jauh dari kebutuhan ekonomi sehari-hari. Reformasi membuka demokrasi, tetapi demokrasi tidak otomatis melahirkan kesadaran kritis.
Akar lain dari kegagalan wacana reformasi adalah fragmentasi. Gerakan 1998 terdiri dari banyak elemen, tetapi tidak pernah bertransformasi menjadi front politik bersama. Mereka hanya bersatu dalam perlawanan, bukan dalam konstruksi. Setelah musuh bersama jatuh, masing-masing kembali ke ruang sendiri: mahasiswa kembali menjadi mahasiswa, akademisi kembali menulis jurnal, LSM kembali sibuk dengan proposal donor, dan aktivis partai sibuk mengurus tiket pemilu. Tidak ada kontinuitas. Tidak ada kaderisasi. Tidak ada mesin. Kiri internasional sejak Lenin selalu mengingatkan bahwa tanpa organisasi, revolusi akan direbut kembali oleh kelas yang berkuasa. Dan itulah yang terjadi: Orde Baru jatuh, tetapi kelas Orde Baru tetap hidup dan berkembang.
Gerakan kiri-sosialis moderat yang muncul pasca-1998 memang memiliki energi intelektual besar, tetapi energi ini menguap ke langit wacana. Mereka berdebat soal Antonio Gramsci, hegemoni kultural, wacana perlawanan, tetapi lupa bahwa hegemoni bukan hanya soal memproduksi ide; ia harus didukung oleh kekuatan material, jaringan ekonomi, media massa arus utama, dan struktur negara. Tanpa itu semua, wacana hanya menjadi hiasan akademis. Pada akhirnya, elit politik lama berhasil merebut kembali narasi tentang stabilitas, pembangunan, dan negara kuat, narasi yang jauh lebih pragmatis dan diterima publik luas ketimbang jargon-jargon kritis tentang oligarki atau kapitalisme predator.
Tak berhenti di situ, reformasi juga mengalami masalah serius dalam soal representasi. Kelas menengah urban adalah aktor utama reformasi, tetapi mereka membentuk hanya sebagian kecil dari populasi Indonesia. Sementara jutaan rakyat lapisan bawah tidak merasakan demokrasi sebagai sesuatu yang membawa perubahan signifikan pada hidup mereka. Mereka tidak melihat kenaikan gaji yang berarti, tidak melihat harga bahan pokok turun, tidak melihat jaminan sosial yang meningkat. Yang mereka lihat adalah korupsi yang justru makin vulgar, politik uang yang merajalela, dan partai politik yang semakin jauh dari rakyat. Maka ketika narasi nostalgia Orde Baru mulai muncul—harga murah, keamanan stabil, pembangunan merata, banyak rakyat yang menyambutnya bukan sebagai kebohongan sejarah, tetapi sebagai realitas yang mereka rasakan dulu.
Reformasi gagal mengakar karena ia kehilangan kemampuan menawarkan kesejahteraan. Demokrasi tanpa roti hanya akan menjadi teater yang melelahkan. Dan dalam teater itulah wacana kritis mati pelan-pelan. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak menawarkan solusi material. Sementara itu, kekuatan politik nasionalis-pragmatis seperti Prabowo mengerti betul bahwa rakyat membutuhkan kepastian, bukan teori. Ia menawarkan stabilitas, kedaulatan, harga diri nasional dan semua itu lebih mudah dicerna daripada wacana kritis yang berbelit.
Perlahan tetapi pasti, wacana reformasi kehilangan relevansi. Ia hanya hidup di ruang seminar, bukan di ruang makan rakyat. Ia dipertahankan oleh segelintir intelektual, bukan oleh mesin politik. Ia menjadi slogan, bukan gerakan. Dan ketika negara memilih untuk mengangkat kembali figur Soeharto, tidak ada lagi kekuatan ideologis yang mampu menolak. Bukan karena negara berkuasa absolut, tetapi karena wacana tandingannya sudah mati sejak lama, hanya saja tidak ada yang menguburnya.
